E-CONTRACT

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak
online
(online contract
) bagi kontrak
elektronik (
e-contract
) dan mendefinisikan kontrak
online
sebagai:
Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan
jaringan (
networking
) dari sistem informasi berbasiskan komputer (
computer based
information system
) dengan sistem (
e-contract
) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
yang dilakukan dengan enggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.
Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektroni (
e-contract
) yang
selama ini telah banyak dilakukan:
1.
Kontrak elektronik (
e-contract
) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (
e-
mail
). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui
surat elektronik (
e-mail
) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.
2.
Kontrak elektronik (
e-contract
) yang dilakukan melalui
website
dan jasa
online
lainnya.
Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui
website
dan konsumen
melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam
website
tersebut.
Hukum Perikatan di Indonesia
Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Buku III KUH Perdata ini menganut sistem terbuka, yang artinya memberi kemungkinan
untuk dilakukannya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam Buku III KUH Perdata
tersebut. Perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai
perikatan nominat (perikatan bernama), sedangkan perikatan-perikatan yang tidak diatur.
Dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan inominat (perikatan tak bernama).
Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul karena
perjanjian/kontrak atau karena undang-undang. Dari sini tampak bahwa perikatan tidak
sama dengan perjanjian/kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum, sedangkan
perjanjian/kontrak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan perikatan.
Perikatan yang timbul karena perjanjian/kontrak diatur lebih lanjut dalam Bab II Buku III
KUH Perdata.

Definisi Perikatan dan Perjanjian/Kontrak
Perikatan
Istilah perikatan merupakan terjemahan dari kata
verbintenis
yang berasal dari bahasa
Belanda. KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian mengenai perikatan. namun Subekti
berpendapat bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak
yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Perjanjian/Kontrak
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata
overeenkomst
yang berasal dari bahasa
Belanda atau
contract
yang berasal dari bahasa Inggris
Pengertian perjanjian/kontrak dapat diketahui dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi
sebagai berikut:
Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Definisi lain diberikan oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan perjanjian sebagai:
Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam
mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal
atau tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji itu.
Salim HS berpendapat bahwa definisi-definisi tersebut di atas kurang lengkap karena para
pihak yang dapat mengadakan perjanjian tidak terbatas pada orang saja namun juga
termasuk badan hukum. Untuk itu Salim HS memberikan definisi perjanjian/kontrak sebagai
berikut: Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek
hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas
prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.
Dari definisi menurut Salim HS ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian/kontrak
setidaknya mengandung empat unsur, yaitu:
1.
Ada hubungan hukum
, Hubungan hukum ini dibedakan menjadi hubungan hukum yang
tertulis dan tidak tertulis.
2.
Ada subyek hukum
, Subyek hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan badan

hukum. Lebih lanjut, subyek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor, yaitu
subyek hukum yang berhak atas prestasi, dan debitor, yaitu subyek hukum yang wajib
memenuhi prestasi.
3.
Ada prestasi
, Bentuk-bentuk prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu, dan tidak berbuat.
4.
Terjadi di bidang harta kekayaan.
Harta kekayaan dapat berwujud maupun tidak
berwujud dan menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang.
Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dalam suatu perjanjian tidak lahir
dengan sendirinya tetapi lahir karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para
pihak yang berkeinginan untuk membuat hubungan hukum tersebut.
Asas-asas dalam Hukum Perikatan
Tiga asas penting yang terdapat dalam hukum perikatan adalah:
Asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1)KUH Perdata yang
berbunyi sebagai berikut:
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.
Asas kebebasan berkontrak ini memberi kebebasan bagi para pihak untuk:
1.
Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2.
Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3.
Menentukan isi perjanjian
4.
Menentukan bentuk perjanjian.
Perlu diingat bahwa walaupun para pihak bebas membuat perjanjian dan bebas menentukan
isi perjanjian, perjanjian tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum.
Asas konsensual.
Asas konsensual ini tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan
bahwa syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak
untuk mengikatkan diri.
Asas konsensual merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak perlu dibuat
secara formal namun cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak.
Salim HS mendefinisikan kesepakatan sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan

yang dibuat oleh kedua belah pihak.
Asas pacta sunt servanda.
Asas pacta sunt servanda ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH PerdatAsas ini
disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat
secara sah menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
Di samping ketiga asas tersebut, dalam Lokarkarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 17 sampai 19 Desember 1985, telah berhasil
dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah:
Asas kepercayaan
Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan
perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.
Asas persamaan hukum
Asas persamaan hukum mengandung pengertian bahwa subyek hukum yang mengadakan
perjanjian mempunyai kedudukan hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak
dibeda-bedakan antara satu sama lain.
Asas keseimbangan
Asas keseimbangan ini adalah suatu asas yang menghendaki agar kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
Asas kepastian hukum
Perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari
kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.
Asas moral
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari
seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor.
Asas kepatutan
Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian dan tertuang dalam Pasal 1339
KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Asas kebiasaan
Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang telah
secara tegas diatur dalam perjanjian tetapi juga mengikat untuk hal-hal yang menurut
kebiasaan lazim diikuti.
Asas perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa debitor dan kreditor harus mendapat
perlindungan hukum.
Syarat Sahnya dan Saat Terjadinya Perjanjian
Hukum kontrak Amerika menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:
1.
Adanya penawaran (
offer
) dan penerimaan (
acceptance
).
2.
Adanya persesuaian kehendak (
meeting of minds
)
3.
Adanya prestasi (
consideration
).
4.
Adanya kewenangan hukum para pihak (
competent legal parties
) dan
pokok persoalan yang sah (
legal subject matter
).
Hampir sama dengan ini, Pasal 1320 KUH Perdata juga menentukan empat syarat sahnya
perjanjian, yaitu:
1.
Adanya kesepakatan (
toesteming
) para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian
pernyataan kehendak antara satu orang.
2.
Kecakapan melakukan perbuatan hukum, Orang-orang yang mengadakan perjanjian
harus cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut.
3.
Adanya objek tertentu (
onderwerp der overeenskomst
). Suatu perjanjian haruslah
mengenai objek tertentu. Yang dimaksud objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah
suatu prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
4.
Adanya sebab yang halal (
geoorloofde oorzak
). Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan
bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai
kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk
dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-
pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat
objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak
terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu

pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut
dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang
berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.
Kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak
Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, ada beberapa teori yang
dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu:
1.
Teori ucapan (
uitingtheorie
)
, Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima
penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
2.
Teori pengiriman (
verzendtheorie
),
Kesepakatan terjadi pihak yang menerima
penawaran mengirinkan telegram.
3.
Teori pengetahuan (
vernemingstheorie
),
Kesepakatan terjadi saat pihak yang
menawarkan mengetahui adanya penerimaan (
acceptatie
).
4.
Teori penerimaan (
ontvangstheorie
),
Kesepakatan terjadi pihak yang menawarkan
menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
Sedikit berbeda dengan keempat teori di atas, Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan ada
empat teori mengenai kapan terjadinya suatu perjanjian, yaitu:
1.
Teori kehendak (
wilstheorie
)
, Perjanjian terjadi saat para pihak menyatakan
kehendaknya.
2.
Teori pengiriman (
verzendtheorie
),
Perjanjian terjadi saat kehendak yang dinyatakan
tersebut dikirim oleh pihak yang menerima penawaran.
3.
Teori Pengetahuan (
vernemingstheorie
), Perjanjian terjadi saat pihak yang
menawarkan dianggap seharusnya sudah mengetahui bahwa penawarannya diterima.
4.
Teori Kepercayaan (
vertrouwenstheorie
),
Perjanjian terjadi saat pernyataan
kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang memberi penawaran.
Pengaturan Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia
Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang
sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk
menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.
Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia masih menggunakan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR (untuk
Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura).

Adapun pengaturan mengenai pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia dapat dilihat
dalam:
1.
Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUH Perdata.
2.
Pasal 137 sampai dengan Pasal 158 dan Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR
3.
Pasal 163 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg.
Teori dan Asas Hukum Pembuktian
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang
berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan dengan tujuan untuk memperkuat
kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim
memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Dalam menilai suatu
pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang. Dalam hal ini
terdapat tiga teori, yaitu:
1.
Teori Pembuktian Bebas,
Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para
pihak yang berperkara baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang
maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.
2.
Teori Pembuktian Terikat
, Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh
para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan harus selaras dengan alat-alat
bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:
a.
Teori Pembuktian Negatif,
Hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam
melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
b.
Teori Pembuktian Positif,
Hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam
melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
3.
Teori Pembuktian Gabungan,
Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian.
Disamping itu, dalam menilai pembuktian seorang hakim harus pula mengingat asas-asas
yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas tersebut adalah:
a.
Asas
audi et alteram partem,
Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa
harus diperlakukan sama (
equal justice under law
).
b.
Asas
actor sequitur forum rei,
Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat
bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas
presumption of innocence
yang
dikenal dalam hukum pidana.
c.
Asas
actori incumbit probation,
Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku
memiliki hak maka ia harus membuktikannya.
)

Macam-macam Alat Bukti
Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai
evidence
adalah informasi yang
digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau
persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul
A Textbook of Jurisprudence
, seperti yang
dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa alat bukti dapat bersifat
oral
,
documentary
, atau
material
.
Alat bukti yang bersifat
oral
merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam
persidangan.
Alat bukti yang bersifat
documentary
meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis.
Alat bukti yang bersifat
material
meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.
Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian menjadi:
1.
Oral Evidence,
Perdata (keterangan saksi, pengakuan, sumpah).
Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).
2.
Documentary Evidence
Perdata (surat dan persangkaan).
Pidana (surat dan petunjuk).
3.
Material Evidence
Perdata (tidak dikenal).
Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang
digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak
pidana).
4.
Electronic Evidence
Pembuktian Yang Dibuat Oleh Komputer
Pakar lainnya, yaitu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis
pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu:
1.
Real Evidence,
Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai
transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti
nyata.
2.
Hearsay Evidence,
Contohnya adalah dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer
sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.
3.
Derived Evidence, Derived evidence
merupakan kombinasi antara
real evidence
dan
hearsay evidence
.

Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik (tidak
dikenal di Indonesia). Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara
common law
.
Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti
documentary
evidence
. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti
dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah:
1.
Alat bukti surat/alat bukti tulisan
Pembagian macam-macam surat/tulisan:
Surat biasa
, Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani. Hakim bebas
memberikan penilaian terhadap alat bukti ini.
Akta otentik,
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang
berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-
undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal dan material serta
merupakan alat bukti yang sempurna, artinya isi akta harus dianggap benar
Akta di bawah tangan,
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para
pihak tanpa bantuan pejabat umum.
2.
Alat bukti saksi
Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalamVpersidangan
mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu
pihak yang berperkara.
c.
Alat bukti persangkaan
Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim
ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.
Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.
d.
Alat bukti pengakuan
Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang
berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.
e.
Alat bukti sumpah
Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang
Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim
dalam persidangan.
Advertisements